Penutupan Taman Nasional Pulau Komodo Pada Tahun 2020

Penutupan Taman Nasional Pulau Komodo Pada Tahun 2020

Penutupan Pulau Komodo dilakukan Januari
tahun 2020 mendatang. Terkait hal itu, pihak KLHK hingga pemprov NTT akan melakukan sosialisasi.

Dalam rapat yang dilakukan di lantai 8 ruang rapat Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) KLHK, Jakarta.

Dirjen KSDAE KLHK Wiratno beserta Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan NTT Alexander Sena serta sejumlah stakoholder terkait sempat berbicara akan hal penutupan Pulau Komodo.

Rapat tersebut mengahasilkan sejumlah keputusan baru tentang wacana perubahan penutupan TN Komodo yang jadinya berubah hanya Pulau Komodo, waktu penutupan hingga pembuatan tim terpadu yang nantinya akan diisi oleh para stakeholder tarkait.

Tim terpadu bentukan KLHK dan stakeholder terkait akan memberi laporan pada Menteri KLHK pada bulan Juli 2019. Di mana dari data itu akan jadi rujukan soal jadi tidaknya penutupan Pulau Komodo.

Ditemui detiktravel di KLHK, Kadispar NTT Marius Ardhu Jelamu berjanji untuk segera mengabarkan para pelaku wisata di TN Komodo terkait hasil rapat tersebut.

Penutupan Taman Nasional Pulau Komodo Pada Tahun 2020

Tidak ingin terburu-buru, Dirjen KSDAE KLHK, Wiratno mengaku kalau pihaknya ingin bicara lebih dulu dengan para pemangku kepentingan. Sehingga akan ada titik temu yang dirasa adil bagi semua pihak.

"Kami akan secepatnya sosialisasikan ya, karena nanti sampai Juli. Penutupannya itu kan Januari 2020. Jadi masih ada waktu," ujar Marius.

Diungkapkan oleh Marius, para traveler yang telah melakukan pemesanan wisata ke TN Komodo masih memiliki waktu untuk datang berkunjung tahun ini. Tidak ada masalah berarti.

"Yang sudah melakukan komitmen antara travel agent luar negeri dan dalam negeri untuk ke Komodo tetap berjalan sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi sama sekali tidak mengganggu mereka punya komitmen," ungkap Marius.

Senada dengan Marius, Dirjen KSDAE KLHK Wiratno juga berjanji untuk mengabarkan hasil rapat tersebut beserta perkembangannya pada khalayak ramai.

"Saya juga menekankan pentingnya komunikasi agar tidak ramai seperti sekarang. Setelah ini akan ada press release, info dari kita lewat medsos. Ini hasilnya akan diberikan juga," tutup Wiratno.

Apabila wacana kenaikan tiket masuk tersebut jadi disahkan, tentu akan berdampak bagi jumlah wisatawan dalam dan luar negeri yang ingin berkunjung ke TN Komodo. Namun, dijelaskan oleh Wiratno kalau itu tak terlalu jadi masalah besar.

"Problemnya mass tourism atau limited tourism, tapi pemasukan masih besar karena tiket dibuat mahal," ujar Wiratno.

Lebih lanjut, Wiratno mengaku kalau pihaknya akan lebih dulu mengedepankan komunikasi. Tentunya ia tak ingin agar wacana tersebut jadi polemik yang berlarut-larut dan meresahkan banyak orang.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan NTT, Alexander Sena berujar kalau nantinya pendapatan dari kenaikan tiket masuk itu akan dikembalikan lagi untuk konservasi Komodo di taman nasional.