5 Warga Meninggal Dunia Akibat Terserang DBD

5 Warga Meninggal Dunia Akibat Terserang DBD

Sebanyak lima orang warga Kota Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal dunia, akibat serangan mematikan
wabah demam berdarah dengue (DBD) sejak awal tahun ini. Korban terbaru, dua orang meninggal dunia, sedangkan total kasus DBD yang berhasil diungkap mencapai 65 kasus.

Kepala Seksi Pencengahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Dinas Kesehatan, Kota Tasikmalaya, Juhandi mengatakan, penyebaran penyakit yang diakibatkan nyamuk Aedes Aegypti ini, terus menunjukan peningkatan dalam sepekan terakhir.

"Kita terus mensialisasikan kepada masyarakat, agar mereka bisa melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN)," ujarnya, Sabtu (9/2/2019).

Sedangkan sejak Januari hingga pekan pertama Februari bulan ini, total kasus DBD mencapai 65 kasus, dengan lima di antaranya meninggal dunia. Dalam penyebarannya, wabah ini mengintai ragam usia, mulai anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua.

5 Warga Meninggal Dunia Akibat Terserang DBD

Untuk menekan penyebaran DBD saat ini, terutama selama musim hujan berlangsung, lembaganya ujar dia, meminta dukungan warga, agar melakukan kampanye pemberantasan sarang nyamuk (PSN).

Di tengan upaya penangulangan wabah DBD, lembaganya meminta seluruh Rumah Sakit Umum (RSU) di kota Tasik agar memberikan informasi mengenai adanya pasien DBD. "Karena kurangnya petugas lapangan banyak kasus yang belum tercatat.

Sementara Ketua RW 01, Dede Badrudin mengakui jika Agus Suherlan, yang merupak Ketua RT 01, meninggal dunia akibat DBD. Korban dirawat secara intensif selama tiga hari di Rumah Sakit Jasa Kartini, Kota Tasikmalaya.

Namun sayang, setelah mendapatkan perawatan intensif, akhirnya nyawa korban tidak tertolong. "Kami meminta agar pemerintah daerah harus secepatnya melakukan fogging (pengasapan) agar tidak lagi korban," pinta dia.

Ia pun meminta agar pelaksanaan fogging tahun ini dilakukan secara gratis, tanpa melibatkan iuran dari masyarakat sekitar. "Tahun 2017 lalu kami bayar, sekarang kami minta harus dilakukan dengan biaya dari pemerintah," ujarnya.